JAKARTA, duaempat.com – DPR RI memastikan akan memanggil pihak TNI untuk meminta penjelasan surat telegram terkait penetapan status siaga 1 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Langkah ini dianggap penting agar publik memahami dasar dari kebijakan tersebut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa meski aparat pertahanan negara harus selalu siaga, keputusan formal menaikkan status kesiagaan harus dijelaskan secara transparan.
“Kami melalui Komisi terkait akan menanyakan langsung kepada TNI mengenai hal tersebut,” ujar Puan di Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Puan menambahkan bahwa penjelasan dari TNI penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi keamanan nasional dan langkah-langkah antisipatif yang sedang dijalankan. Ia menegaskan transparansi dalam isu strategis seperti ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Transparansi dan pengawasan sangat penting agar setiap langkah aparat negara jelas dan terukur. DPR akan memastikan keputusan tetap memperhatikan kepentingan nasional,” kata Puan.
Menurut Puan, DPR akan terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi berdampak pada keamanan nasional, termasuk konflik yang kembali meningkat di Timur Tengah.
“DPR akan mengawal proses ini melalui mekanisme pengawasan komisi terkait agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi kepentingan nasional,” katanya.
Pada 1 Maret 2026, Panglima mengeluarkan instruksi melalui Telegram Nomor TR/283/2026, yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Letjen Bobby Rinal Makmun.
Telegram tersebut berisi tujuh arahan bagi seluruh jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menyiapkan langkah strategis di dalam negeri, menyusul potensi eskalasi konflik antara Iran dengan AS dan Israel yang masih memanas. (Cely) ***
